Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat
Abstract
Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan asas desentralisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi sumatera barat, dengan metode pengumpulan data studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Faktor belanja modal dan belanja pegawai dalam menentukan pengaruh tingkat kemandirian keuangan daerah di Sumatera Barat pada tahun 2016-2017 hanya 12,5%. Hasil ini menunjukkan rendahnya kontribusi belanja modal dan belanja daerah dalam meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Barat
Downloads
References
Ariani, Kurnia Rina. dan Putri, G. A. (2016). Pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper, 364–369.
Darwis, E. T. R. (2015). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi, 3(1), 1–63.
Ernawati. Riharjo, I. B. (2017). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 6(2), 531–545.
Halim, A. dan M. S. Kusufi. 2013. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Empat. Salemba Empat.
https://sumbar.antaranews.com/berita/195025/belanja-pegawai-sumbar-naik-100-persen , (diakses tanggal 3 Januari 2017 21:33 WIB).
Mariska, R. (2013). pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Artikel Ilmiah Prodi Akuntansi Fekon UNP, 1–23.
Nggilu, F., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2016). pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(04), 623–635.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM. 2010. Analisis Standar Belanja (Konsep, Metode Pengembangan, dan Implementasi di Pemerintah Daerah). Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM
Sari, P. ika. (2015). Pengaruh DAU, DAK dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta, 1–13.
Simatupang, F. fernando. (2016). Pengaruh dana perimbangan, belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. repository usu. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
Sintia, I. (2017). kemandirian keuangan daerah berimplikasi dengan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah. Prodi Akuntansi Fekon Dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia, 1–21.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta. Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta
Yulihantini, D. T. (2018). Pengaruh belanja modal dan alokasi dana desa terhadap kemandirian dan kinerja keuangan desa. Bisnis Dan Manajemen, 12(1), 37–50.
