Penilaian Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

  • Ahmad Baehaqi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa
  • Susi Astuti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa
Keywords: Kinerja Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, PMK 266/2015, Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Abstract

Sebelum era reformasi daerah belum diberi kewenangan dalam mengurus keuangannya sendiri, dengan adanya otonomi daerah kini daerah sedah memiliki kewenangan dalam mengatur keuangan secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten dan kota di jawa tengah. Periode pengamatan selama 2016-2017. Objek yang di ambil dalam penelitian ini sebanyak 29 kabupaten dan 6 kota di jawa tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif kuantitatif. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan PMK 266/2015. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel satu (PAD/realisasi total pendapatan) dengan nilai terbaik sebanyak 8 kabupaten/ kota. Veriabel dua (realisasi pajak+retribusi daerah/realisasi total pendapatan) dengan nilai terbaik sebanyak 8 kabupaten/ kota. Veriabel tiga (realisasi ruang fiskal/realisasi pendapatan APBD) dengan nilai terbaik sebanyak 8 kabupaten/ kota. Veriabel empat (realisasi pajak+retribusi daerah/realisasi PDRB non Migas) dengan nilai terbaik sebanyak 8 kabupaten/ kota. Veriabel lima (realisasi total pendapatan+realisasi penerimaan pembiayaan/realisasi belanja+realisasi pengeluaran pembiayaan) dengan nilai terbaik sebanyak 8 kabupaten/ kota. Veriabel enam (realisasi belanja modal/realisasi total belanja) dengan nilai terbaik sebanyak 8 kabupaten/ kota. Veriabel tujuh (realisasi belanja pegawai/realisasi total belanja) dengan nilai terbaik sebanyak 9 kabupaten/kota. Veriabel delapan (realisasi SiLPA/realisasi total belanja) dengan nilai terbaik sebanyak 9 kabupaten/kota. Veriabel Sembilan (defisit APBD/total pendapatan APBD) dengan nilai terbaik sebanyak 9 kabupaten/kota. Veriabel sepuluh (realisasi pendapatan/realisasi target pendapatan) dengan nilai terbaik sebanyak 8 kabupaten/kota.Variabel sebelas (realisasi belanja) dengan nilai terbaik sebanyak 9 kabupaten/ kota. Nilai terbaik kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah yaitu diraih oleh Kota Semarang dengan nilai akhir 38.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Albasiah, O., Agustina. 2013. Analisisi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 1(2).

Algifari. 2010. Statistika Plus: Deskriptif Untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Iqbal, M. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Salemba empat. Yogyakarta.

Iqbal, M., Lukman, B., dan Dedi, B. H. 2017. Desain Formulasi Penilaian Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Provinsi Jawa Barat. Jurnal BPPK 10(1): 2-3.

Mutiha, A., H. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. Jurnal Vokasi Indonesia 4(2): 106.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2015 Pemeringkatan Kesehatan fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah. 31 Desember 2015.

Sari, R. 2014. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Daerah Tertinggal di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 5(1): 79-97.

Whenny, C., Dhia. 2011. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Selatan. Jurnal Ilmiah STIE MDP 7(3): 2-3.
Published
2020-02-04
How to Cite
Baehaqi, A., & Astuti, S. (2020). Penilaian Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA), 2(1), 17-21. https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i1.436
Section
Articles