Perlakuan Akuntansi Belanja Tak Terduga pada Pemerintah Daerah Akibat Pandemi Covid-19

  • Dani Sugiri Politeknik Keuangan Negara STAN
Keywords: Belanja tak Terduga, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Akuntansi Pemerintah Daerah

Abstract

Dalam keadaan darurat pandemi COVID-19 pemerintah daerah dapat memberikan melakukan belanja dengan menggunakan Belanja Tak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada kondisi normal jarang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlakukan akuntansi Belanja Tak Terduga oleh pemerintah daerah yang meliputi pengakuan, pengukuran dan penyajian dalam laporan keuangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi literatur untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi untuk belanja tak terduga pada pemerintah daerah. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah dalam memperlakukan belanja tak terduga yang telah direalisasikan selama masa pandemi COVID-19.

Downloads

Download data is not yet available.

References

DJPK. (2016). Modul Peningkatan Kapasitas Penegloalan Keuangan Daerah – Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: DJPK.

DJPK. (2020). Belanja Tak Terduga. Available at:

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-belanja-tidak-terduga. 19 Juni 2020.

Erlina, at all. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

instruksi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

KSAP. (2006). Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. Jakarta: KSAP RI.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.

Medina. (2014). Akrual itu Mudah. Depok: Medina Multi Mitra.

Mulyana, B. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Jakarta: PKN STAN Press.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah lampiran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas. Jakarta: KSAP.

Published
2021-01-31
How to Cite
SugiriD. (2021). Perlakuan Akuntansi Belanja Tak Terduga pada Pemerintah Daerah Akibat Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 10(1), 58-68. https://doi.org/10.32639/jiak.v10i1.599