ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PP 46/ 2013 DAN IMPLIKASINYA

Main Article Content

Akhmad Syarifudin

Abstract

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela (voluntary tax compliance) dan penerimaan negara, Pemerintah telah menerbitkan PP No.46/2013. Tujuanya adalah kesederhanaan dalam pemungutan dan kemudahan administrasi bagi wajib pajak. Berdasarkan PP 46/2103 peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8miliar dikenai pajak dengan tarif 1% dan bersifat final. Penentuan PPh terutang bukan dari penghasilan neto melainkan didasarkan catatan omset (turnover system).Hasil penentuan PPh dengan skema penghitungan PP 46/2013 menunjukan adanya perbedaan PPh final terutang. Bagi wajib pajak yang memiliki profit margin diatas 10% mendapat keuntungan berupa penurunan pajak, sedangkan bagi yang berprofit margin kurang dari 10% pajak terutangnya cenderung meningkat. Hal ini memicu terjadinya tarif pajak degresif sehingga tidak sesuai dengan UU PPh yang menerapkan tarif progresif. Kondisi ini berimplikasi terhadap ketidakadilan pemajakan (equity principle) karena tidak mencerminkan kemampuan untuk membayar (ability to pay). Dengan demikian penerapan PPh final PP 46/2013 memang sederhana dan memudahkan tetapi tidak adil, selain itu juga kurang memenuhi kaidah perpajakan yang memiliki fungsi non budgetair atau fungsi mengatur (regularend).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Syarifudin, A. (1). ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PP 46/ 2013 DAN IMPLIKASINYA. Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi, 14(2). https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v14i2.48
Section
Articles

References

Achmad Tjahjono, Muhamad F Husein, (2009); PERPAJAKAN ;UPP STIM Yogyakarta
Adhayani, Meitasari (2015) Pengaruh Efektivitas Dan Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak” (Studi Survei Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandungtegallega, Dan KPP Pratama Bandung Bojonagara). Skripsi

Ambiguitas Keberlakuan PP No.46 Tahun 2013 Terhadap UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan : http://www.kompasiana.com/elsonserenasiagian/ambiguitas-keberlakuan-pp-no-46-tahun-2013-terhadap-uu-no-36-tahun-2008-tentang-pajak penghasilan_54f75729a3331105348b45c6

Data Kementerian Koperasi dan UKM 2013, Internet, dapat diakses melalui http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=
category&id=118:data-umkm-2013&Itemid=93, diakses 23 November 2015.

Ghozali, Imam (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi7. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Ibrahim, Syarif_PKPN, (2014). Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal. Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance.http://www.fiskal.kemenkeu.go.id.Diakses 25 November 2015
Lucvany, Suandy 2015). Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan Dengan Pph Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Bidang Usaha Jasa Pada Kpp Pratama PurworejoProgram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Omzet Kurang dari Rp 4,8 Miliar, UKM Tak Bayar PPN. Tempo. Jum'at, 03 Januari 2014

Pohan, Chairil Anwar. 2013. “Implikasi PP.46/2013 Terhadap Norma Perhitungan Penghasilan Netto” yang berdampak pada Ketidakadilan Pajak. Indonesian Tax Review, Vol. VI, Edisi 24. Hal. 44-51.

Purba, Suandy (2015) Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan Dengan Pph Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Bidang Usaha Perdagangan Pada Kpp Pratama Indramayu ; Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) Tidak Adil
http://keuanganlsm.com/pajak-ukm-tidak-adil/#sthash.klmW5Joa.dpuf diakses tgl 25/11/2015

Penghitungan Penghasilan Neto , diakses melalui https://drive.google.com/file/d/0B9kY1bzdgwohUkpuUF9WNXNKMUU/view?pli=1 diakses pada tanggal 20 November 2015.
Penuhi-target-pajak-2015-dirjen-pajak-menyerah http://m.inilah.com/news/detail/2250467/ diakses pada tanggal 20 november 2015.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak pribadi maupun Badan yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.011/2013tgl 30-7-2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas PMK NOMOR 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai tanggal 20 Desember 2013.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas PMK NOMOR 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai tanggal 20 Desember 2013.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/PMK.011/2014, tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. www.jdih.kemenkeu.go.id diakses tanggal 20/11/2015
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK 0.10/2015, tentang kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto ; https://drive.google.com/file/d/0B9kY1bzdgwohUkpuUF9WNXNKMUU/view?pli=1 diakses pada tanggal 20 november 2015.
PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR-32/PJ/2015 Tanggal 07-8-2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
Realisasi Penerimaan Pajak http://www.pajak.go.id/content/article/realisasi-penerimaan-pajak-31-oktober-2015
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 42/PJ/2013 tanggal 2 Sept 2013 Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 Tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-02/PJ/2015,

Siti Resmi, (2005), PERPAJAKAN TEORI DAN KASUS. Penerbit Salemba Empat., Jakarta
Susilo dan Sirajudin, (2013) Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)

Syarif Ibrahim,(2013). Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal. Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan Pph Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance,

Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
Tax Administration Reform in Korea and Its Implication, by Joon-Kyung Kim and K.S Kim, prepared for World Bank and KDI School Conference in Fiscal Policy and Management, on November 14-18 2011;
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 Tentang Pajak Penghasilan
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Waluyo, ( 2008). PERPAJAKAN INDONESIA. Jakarta: Salemba Empat